0
Dikirim pada 09 Agustus 2014 di Nasional

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyetujui ketentuan gubernur tentang tunjangan transportasi untuk beberapa pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintah propinsi DKI Jakarta. Mulai September 2014, PNS yang sepakat kendaraan dinasnya ditarik telah bisa terima tunjangan diluar Tunjangan Kemampuan Daerah itu.


Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyampaikan, pergub itu sudah di tandatangani oleh Jokowi serta ia sebagai Sekda DKI.


" Bila akan terima tunjangan ini, maka mobil dinas yang dipakai sampai kini bakal ditarik. Sesaat bila terus pilih mobil dinas, maka yang berkaitan akan tidak memperoleh tunjangan transportasi ini, " kata Saefullah di Balaikota Jakarta, Jumat (8/8/2014).


Bekas Wali Kota Jakarta Pusat itu menyampaikan, dengan kebijakan ini, diinginkan tak ada lagi pengadaan kendaraan dinas. Karena, Pemprov DKI Jakarta dapat menghemat biaya lantaran tak ada lagi alokasi dana untuk perawatan kendaraan dinas.


Saefullah menuturkan, besaran duit transportasi yang didapatkan pada PNS DKI itu beragam. Untuk petinggi eselon IV satu tingkat kepala seksi, kepala subbagian, serta lurah bakal terima tunjangan sebesar Rp 4, 5 juta per bln.. Adapun untuk eselon III satu tingkat kepala sisi, camat, serta kepala suku dinas bakal terima sebesar Rp 7, 5 juta per bln.. Petinggi eselon II satu tingkat kepala dinas, kepala biro, serta wali kota bakal terima Rp 12 juta setiap bln.. PNS yg tidak mempunyai jabatan atau mungkin staf umum bakal terima tunjangan transportasi sesuai dengan pangkat serta golongannya.



Dikirim pada 09 Agustus 2014 di Nasional
comments powered by Disqus
Profile

“ Haji/Hajjah davidrahman ini masih belum mau dikenal orang, mungkin masih malu. “ More About me

Page
BlogRoll
Statistik
    Blog ini telah dikunjungi sebanyak : 35.311 kali


connect with ABATASA